JAKARTA,- Ketua Umum KBPP Polri, A.H. Bimo Suryono, didampingi Wisno Wibawamurti dan Fri Hartono, menyampaikan sejumlah gagasan strategis mengenai masa depan institusi Polri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI.
Dalam forum tersebut, KBPP Polri tidak hanya menyoroti persoalan internal organisasi, tetapi juga menawarkan arah transformasi kepolisian menuju Indonesia Emas 2045.(3/6)
Di hadapan para anggota dewan, Bimo menegaskan bahwa tantangan Polri di masa depan tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas kepemimpinan, integritas moral, kesehatan psikologis personel, hingga kemampuan institusi dalam menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, anggota Polri menghadapi tekanan yang sangat besar dalam menjalankan tugas, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Karena itu, aspek pengendalian emosi, kontrol agresivitas, empati sosial, integritas moral, serta kemampuan menghadapi tekanan harus menjadi perhatian utama dalam sistem pembinaan personel.
Polri membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, kematangan emosi, dan sensitivitas sosial yang tinggi. Kepercayaan masyarakat lahir dari perilaku aparat yang berintegritas dan humanis,” ujar Bimo.
Usulkan Dewan Etik Strategis untuk Mengawal Transformasi Polri.
Dalam kesempatan tersebut, Bimo mengusulkan penguatan fungsi Dewan Etik Kepolisian sebagai lembaga yang tidak hanya menangani pelanggaran disiplin atau kode etik, tetapi juga mengawal arah kebijakan strategis Polri.
Menurutnya, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), sistem pengawasan digital, keamanan berbasis data besar (big data), serta berbagai inovasi teknologi lainnya membutuhkan pengawasan etik yang kuat agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan publik.
Ia mengusulkan agar Dewan Etik melibatkan unsur tokoh agama, akademisi, filsuf, psikolog, dan pakar kebijakan publik guna memberikan perspektif yang lebih luas dalam setiap kebijakan strategis yang diambil institusi kepolisian.
“Pengawasan etik tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran. Dewan Etik harus menjadi penjaga arah moral transformasi kepolisian di masa depan,” tegasnya.
Road Map Polri 2045
Dalam paparannya, Ketua Umum KBPP Polri juga mengusulkan penyusunan peta jalan (road map) transformasi Polri hingga tahun 2045.
Road map tersebut mencakup:
Reformasi budaya organisasi hingga tahun 2030.
Penguatan kepemimpinan dan integrasi teknologi pada periode 2030–2035.
Pemanfaatan kecerdasan buatan dan sistem keamanan berbasis digital secara menyeluruh pada periode 2035–2040.
Terwujudnya Polri sebagai simbol keamanan demokratis dan institusi terpercaya di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2045.
“Polri yang kuat bukan diukur dari besarnya organisasi, melainkan dari kemampuannya mengantisipasi tantangan, menjaga integritas, dan mempertahankan kepercayaan rakyat,” katanya.
Soroti Potensi Penumpukan Perwira Polri
Selain membahas transformasi institusi, Bimo juga menyoroti persoalan regenerasi dan pembinaan karier di tubuh Polri.
Menurutnya, jumlah lulusan Akademi Kepolisian yang mencapai lebih dari 300 orang setiap tahun berpotensi menimbulkan penumpukan pada jenjang Perwira Menengah dan Perwira Tinggi di masa mendatang.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan stagnasi karier maupun ketimpangan dalam sistem promosi jabatan.
Ia juga mencermati meningkatnya kebutuhan jabatan berpangkat tinggi di berbagai satuan dan wilayah akibat berkembangnya tantangan keamanan nasional.
“Dahulu beberapa jabatan strategis cukup diisi oleh perwira berpangkat Komisaris Besar. Kini banyak posisi yang berkembang menjadi jabatan Brigadir Jenderal bahkan Inspektur Jenderal. Ini menunjukkan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks sekaligus memerlukan penataan sumber daya manusia yang lebih terencana,” jelasnya.
Minta Kajian Ulang Penggunaan Emblem Kecakapan
Salah satu poin yang menarik perhatian dalam RDP tersebut adalah usulan KBPP Polri terkait penggunaan emblem kecakapan pada pakaian dinas anggota Polri.
Bimo menilai berbagai emblem dan atribut kecakapan memang mencerminkan kompetensi serta pengalaman anggota Polri. Namun demikian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap persepsi masyarakat.
Menurutnya, sebagai aparat sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh negara, Polri harus mampu menampilkan sosok yang profesional sekaligus dekat dengan masyarakat.
“Kita memahami bahwa emblem merupakan simbol kompetensi dan kebanggaan profesi. Namun perlu dikaji apakah jumlah atribut yang terlalu banyak justru menciptakan jarak psikologis dengan masyarakat yang dilayani,” ujarnya.
Jenderal Harus Mewakili Seluruh Institusi Polri
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KBPP Polri juga mengusulkan agar Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal hingga Jenderal Polisi tidak lagi menonjolkan identitas satuan asal pada atribut seragam dinasnya.
Menurutnya, seorang jenderal merupakan pemimpin yang telah melewati berbagai tahapan karier dan memiliki kompetensi menyeluruh terhadap seluruh fungsi kepolisian.
“Ketika seseorang sudah menyandang pangkat jenderal, maka identitas yang harus dikedepankan adalah Polri secara keseluruhan. Seorang jenderal harus siap memimpin seluruh fungsi kepolisian tanpa dibatasi latar belakang satuan tempat ia pernah bertugas,” kata Bimo.
Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat semangat kesatuan, profesionalisme, serta kepemimpinan universal di lingkungan Polri.
Harapan untuk Polri yang Semakin Dicintai Rakyat
Menutup penyampaiannya, Bimo Suryono berharap seluruh masukan yang disampaikan KBPP Polri dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dan pimpinan Polri dalam merumuskan kebijakan organisasi ke depan.
Ia meyakini bahwa reformasi yang berkelanjutan, penguatan etika, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kedekatan dengan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam membangun Polri yang semakin profesional dan dipercaya publik.
“Melalui dukungan DPR RI, kami berharap Polri ke depan semakin modern, semakin profesional, semakin humanis, dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Kepercayaan masyarakat adalah kekuatan terbesar yang harus terus dijaga oleh institusi Polri,” pungkasnya. ***
