PEKANBARU,- Pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Lintas Timur Provinsi Riau menuai sorotan tajam dari masyarakat karena menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berlangsung berjam-jam dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini bahkan memakan risiko nyata, di mana kendaraan ambulans yang mengangkut pasien sakit turut terjebak di tengah kepadatan arus kendaraan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Riau, Adrian, menyampaikan keprihatinan serius sekaligus menuntut langkah konkret dari semua pihak terkait.
“Kami sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Macet yang berlangsung berjam-jam tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi sudah membahayakan keselamatan jiwa. Ketika ambulans yang membawa orang sakit pun ikut terjebak, artinya pelaksanaan pekerjaan ini sudah melampaui batas kewajaran,” ujar Adrian kepada awak media, Kamis (25/6).
Adrian menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di satu pihak, melainkan menjadi urusan bersama. Ia mendesak pihak pelaksana proyek untuk segera berkoordinasi dan berkolaborasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas Perhubungan setempat guna mengatur arus lalu lintas dan menata jalur pelaksanaan pekerjaan agar tidak menimbulkan risiko lebih lanjut.
“Jangan sampai pembangunan jalan yang bertujuan untuk kemajuan justru memakan korban jiwa atau menimbulkan kerugian yang lebih besar. Harus ada solusi yang segera diterapkan, bukan sekadar alasan teknis semata. APH juga harus turun tangan untuk mengawasi dan menindak tegas jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan proyek ini,” tegasnya.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi terperinci dari pihak kontraktor pelaksana maupun instansi pembina terkait langkah antisipasi yang akan diambil untuk mengatasi kemacetan dan memastikan keamanan lalu lintas selama masa pengerjaan proyek berlangsung.
GMPK Riau berjanji akan terus memantau perkembangan situasi ini guna memastikan hak masyarakat atas akses jalan yang aman dan lancar tetap terpenuhi, serta memastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan kepentingan umum.
