ROKAN HULU — Beredarnya informasi yang mengaitkan seorang oknum TNI dengan dugaan aktivitas penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Tanah Datar, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, perlu mendapatkan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Menanggapi pemberitaan tersebut, pihak yang namanya dikaitkan dengan dugaan aktivitas penimbunan BBM menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan penimbunan, penyalahgunaan, maupun aktivitas perdagangan BBM ilegal dalam bentuk apa pun.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus menegaskan bahwa yang bersangkutan murni menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan sebagai anggota TNI di kesatuannya.
Ia membantah adanya tudingan bahwa dirinya memperoleh keuntungan ataupun terlibat dalam aktivitas penimbunan BBM sebagaimana informasi yang beredar.
“Saya tidak pernah terlibat dalam aktivitas penimbunan BBM maupun kegiatan ilegal lainnya. Saya murni melaksanakan tugas sebagai anggota TNI di kesatuan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, pemberitaan atau informasi yang mengaitkan dirinya dengan kegiatan tersebut perlu diluruskan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum adanya pemeriksaan atau pembuktian dari pihak berwenang.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam aktivitas penimbunan BBM di lokasi yang dimaksud, termasuk keuntungan yang disebut-sebut berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Ia menghormati tugas aparat penegak hukum maupun institusi TNI apabila diperlukan adanya pemeriksaan untuk memastikan fakta sebenarnya. Namun, ia meminta agar informasi mengenai keterlibatan dirinya tidak disebarluaskan tanpa dasar dan bukti yang jelas.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan informasi mengenai dugaan penimbunan BBM di Tanah Datar, Ujung Batu, dapat dipisahkan dari tudingan terhadap dirinya sampai terdapat bukti atau hasil pemeriksaan resmi dari pihak yang berwenang.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi. Klarifikasi dari pihak yang bersangkutan merupakan bagian dari hak jawab dan upaya menjaga keberimbangan pemberitaan.
