PEKANBARU,- Maraknya dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi kembali mencuat di kota Pekanbaru. Kali ini, SPBU 13.282.634 yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Depan SKA. Tim investigasi awak media menerima keluhan langsung dari warga yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Subsidi. Sabtu, (20/12/2025)
Pantauan langsung tim awak media di lapangan, yang memperlihatkan kendaraan Roda Empat dan truck tampak antri untuk melangsir atau mengangkut BBM Solar Subsidi yang tidak asing lagi di kota Pekanbaru.
Kali ini, masyarakat yang berada di Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, Riau, tidak asing lagi dengan mobil – mobil yang antri untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) Solar Subsidi menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel, Isuzu Panther, Kijang Inova, Toyota Fortuner, dan Mobil L300.
Informasi yang di dapat dari Narasumber mengatakan, Biasanya pelangsiran BBM Solar Subsidi tersebut di lakukan di siang hari, hingan malam hari.
Untuk mengelabuhi petugas, Para pelangsir biasanya menggunakan mobil – mobil angkutan barang, seperti Colt Diesel, dan Minibus secara bergantian untuk melangsir BBM Solar Subsidi di SPBU.
Padahal sudah jelas, Mobil yang tidak asing lagi di SPBU tersebut viral di jagat maya selalu antri di setiap SPBU Kota Pekanbaru yang mengakibatkan kemacetan.
Untuk itu, Masyarakat meminta Pertamina segera menurunkan Tim Monitoring untuk memantau langsung kegiatan SPBU yang melayani pelangsir BBM Solar Subsidi agar, Penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa, SPBU 13.282.634 tidak menjalankan aturan dengan benar, dan membiarkan penyaluran BBM Solar Subsidi tidak sesuai yang untuk di peruntukan.
Praktik pelangsiran semacam ini sangat merugikan banyak orang, Mulai dari masyarakat kecil hingga umum.
BBM Solar Subsidi yang seharusnya ditujukan untuk kebutuhan rakyat kecil, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, justru disalurkan kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi yang membeli BBM Solar Subsidi ke SPBU dan di jual kembali dengan harga yang tinggi.
Secara hukum, aktivitas pelangsiran BBM subsidi jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 55. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.
Selain itu, SPBU yang terbukti melakukan penyelewengan berpotensi dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin sesuai ketentuan Peraturan BPH Migas dan Pertamina tentang tata kelola distribusi BBM.
Masyarakat kini menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait untuk menindak tegas praktik pelangsiran di SPBU
13.282.634. Tanpa tindakan serius, Masyarakat kecil akan terus menjadi korban akibat bocornya distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
