Rohul – Sudah lebih dari satu minggu sejak awak media menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Namun hingga kini, tak ada satu pun jawaban resmi yang diberikan. Sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar dan memicu spekulasi publik mengenai penanganan dugaan praktik ilegal yang menyeret nama Burhanuddin Simatupang alias Iwan Tupang, Gusti Randa Hasibuan, serta Sarwedi Harahap. Sabtu 15 November 2025.
Ketika wartawan mencoba menggali informasi lebih jauh, seorang sumber dekat Iwan Tupang justru menyampaikan pernyataan mengejutkan. Melalui sambungan telepon, ia menyebutkan bahwa “wartawan dan LSM tidak akan sanggup” mengungkap aktivitas ilegal tersebut karena para pelakunya diduga sudah mendapat perlindungan penuh dari oknum aparat kepolisian hingga TNI.
Pernyataan serupa juga muncul dalam tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diterima awak media. Isi percakapan tersebut menguatkan dugaan bahwa oknum di Polsek Tambusai Utara memberikan ruang aman bagi aktivitas yang diduga melanggar hukum itu. Jika benar demikian, hal ini sangat mempermalukan institusi kepolisian, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Masyarakat pun mendesak Kapolda Riau dan Kapolres Rokan Hulu untuk turun tangan secara langsung. Mereka meminta agar institusi segera mengambil tindakan tegas, sebelum dugaan praktik “penyelamatan” oleh oknum aparat ini semakin mencoreng nama TNI/Polri secara keseluruhan.
Jika tidak ada langkah konkret, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hukum telah kalah oleh segelintir mafia yang mampu “membeli” benteng penegakan hukum. Kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan — sebab berarti benar bahwa aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat tidak lagi dapat dipercaya.
Padahal, indikasi pelanggaran hukum terkait aktivitas yang diduga dilakukan Burhanuddin Simatupang alias Iwan Tupang dan rekan-rekannya disebut sangat jelas. Namun kenyataannya, para pihak terkait masih melenggang bebas tanpa tersentuh hukum, sementara dugaan adanya setoran ke oknum aparat terus diperbincangkan publik.
Situasi ini bukan sekadar mencoreng citra institusi, tetapi juga mengguncang sendi-sendi keadilan di Rokan Hulu. Masyarakat menunggu langkah nyata: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru tunduk pada kelompok yang diduga memiliki “kekuatan tak tersentuh”.
