PEKANBARU,- 28 Oktober 2025, Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau yang akan membuka asesmen terbuka untuk mengisi 480 jabatan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri mendapat tanggapan dari LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Provinsi Riau.
KIB menilai, kebijakan ini harus diiringi dengan kesiapan sistem, peta minat guru, serta kebijakan insentif agar tidak menimbulkan kekosongan jabatan di sekolah-sekolah yang sulit diminati.
Ketua KIB Riau, Hariyadi, SE, mengatakan bahwa meski terdapat lebih dari 8.000 guru yang memenuhi syarat administratif, belum tentu semua berminat mengikuti asesmen kepala sekolah.
“Secara angka memang banyak yang memenuhi syarat, tapi tidak semua guru bersedia menjadi kepala sekolah, apalagi jika ditempatkan di daerah terpencil. Ini yang perlu diantisipasi oleh Disdik sejak awal,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Menurut Hariyadi, kondisi geografis Riau yang luas membuat sebaran minat calon kepala sekolah tidak merata.
“Sekolah di perkotaan seperti Pekanbaru atau Dumai mungkin banyak peminatnya, tapi sekolah di wilayah pedalaman atau pulau terluar seperti Meranti dan Inhil bisa saja sepi. Kalau ini tidak diantisipasi, maka akan banyak jabatan kepala sekolah kosong,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek kesejahteraan dan beban tanggung jawab kepala sekolah yang dianggap belum menjadi daya tarik kuat bagi guru untuk mengikuti asesmen.
“Menjadi kepala sekolah berarti memikul tanggung jawab besar, baik administratif maupun moral. Namun, tidak semua guru melihat posisi itu sebagai peningkatan kesejahteraan atau karier yang menjanjikan. Ini yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
KIB Riau mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan minat guru dan menyiapkan skema insentif lokasi khusus sebelum membuka asesmen.
“Kalau sekolah terpencil ingin tetap punya kepala definitif, perlu ada kompensasi yang layak. Jangan hanya mengandalkan semangat pengabdian, tapi tidak didukung dengan kebijakan yang memadai,” tambahnya.
Selain itu, KIB Riau juga mengusulkan adanya jalur prioritas bagi guru lokal yang telah lama mengabdi di sekolah tertentu.
“Guru lokal yang sudah memahami kondisi sosial dan karakter siswa mestinya diberi kesempatan lebih dulu, dengan pelatihan singkat atau mentoring dari pengawas. Ini akan lebih efisien daripada terus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari luar,” jelas Hariyadi.
KIB Riau berharap pelaksanaan asesmen kepala sekolah ini benar-benar menjadi momentum perbaikan sistem rekrutmen pendidikan di daerah.
“Asesmen terbuka harus berjalan transparan dan objektif, tapi juga harus realistis dengan kondisi lapangan. Jangan sampai banyak jabatan kosong hanya karena mekanisme seleksi tidak disiapkan secara matang,” tutup Hariyadi.
