ROKAN HILIR,- Dewan pimpinan Daerah Solidaritas pers indonesia (DPD- SPI) kabupaten rokan hilir meminta pemerintah keterbukaan informasi publik terkait dengan anggaran kerja sama media kepada Dinaskominfotiks kabupaten rokan hilir .
Mahluddin ritonga selaku sekretaris Di DPD – SPI rokan hilir menjelaskan kepada awak media 24/9/2025,bahwa hubungan kerja sama media mulai tahun 2023,2024,yang saat itu dipimpin oleh indara gunawan ,SE,MH,tidak jelas tentang pembayaran yang sudah di sepakati seperti yang tertuang dalam isi perjanjian kesepakatan kerja sama pada tahun tersebut.Hal ini juga dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke TIM inspektorat dan juga kepada kejaksaan agar dapat di tindak lanjuti .yang mana di anggap ada dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Diskominfotiks Rokan hilir.
Dengan penting pemerintah sekarang untuk membersihkan pejabat yang bermain main dengan aggaran yang di kucurkan oleh negara.
Mahluddin ritonga juga meminta agar pemerintahan yang baru ini,yang di pimpin oleh H.Bistamam selaku Bupati rokan hilir dan jhoni carles ,MBA,BBA selaku wakil bupati di kenal sebagai anti korupsi ,dan agresif untuk melakukan perubahan ,baik dari berbenah admistrasi maupun di berbagai lainnya,untuk menuju kemajuan pemerintah kabupaten rokan hilir lebih baik dari sebelum nya.
Iya juga menambahkan ,kerja sama media pada tahun 2025 ini juga perlu di periksa secara transparan berapa jumlah media yang ikut tergabung kerja sama ,dan berapa Rincian anggaran untuk media cetak,dan juga media online.pada tahun 2025 ini tegas nya.(TIM)
